REPORTTIMENEWS, BENGKULU – Penggunaan anggaran daerah harus benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
Pemeriksaan diawali dengan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Pemeriksaan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mengingat pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor strategis dalam penggunaan anggaran pemerintah. Setiap prosesnya dituntut berjalan sesuai aturan, transparan, serta menghasilkan pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Sekda Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI bertujuan menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Menurutnya, pemerintah daerah telah meminta seluruh kepala OPD untuk bersikap kooperatif dan memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan,” ujar Herwan.
Ia menegaskan, kesiapan dokumen dan keterbukaan dalam memberikan informasi menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Bahkan, OPD diminta tidak hanya menyiapkan kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar 35 hari, terhitung sejak dimulainya kegiatan hingga 19 Desember 2026. Selama periode itu, tim BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada OPD di jajaran Pemprov Bengkulu.
Herwan berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti setiap tahapan pemeriksaan dengan baik, sehingga proses evaluasi berjalan objektif dan menghasilkan masukan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Bagi Pemprov Bengkulu, pemeriksaan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan juga menjadi momentum untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan bertanggung jawab.
Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dibelanjakan secara tepat, tidak menyimpang dari ketentuan, dan memberikan hasil nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Bengkulu.






