REPORTTIMENEWS, BENGKULU – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025 yang menempatkan Provinsi Bengkulu pada skor 62,16 menjadi perhatian pemerintah daerah. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk membenahi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun mulai mendorong langkah tindak lanjut melalui rapat pembahasan hasil SPI KPK yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11/2026).
Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, dan diikuti pimpinan OPD terkait. Pembahasan difokuskan pada upaya perbaikan tata kelola administrasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dalam rapat tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas KPK menyampaikan bahwa hasil survei harus menjadi perhatian serius sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, skor SPI Provinsi Bengkulu tahun 2025 sebesar 62,16 perlu dijadikan bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar semakin memperkuat sistem pencegahan korupsi.
“Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI tahun 2025 sebesar 62,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” kata Dewi.
Menurutnya, perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan sistem kerja, peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan, serta penguatan komitmen aparatur terhadap prinsip integritas.
Sementara itu, Nandar Munadi menegaskan bahwa tindak lanjut hasil SPI KPK membutuhkan keterlibatan seluruh OPD. Setiap perangkat daerah diminta memiliki komitmen bersama untuk melakukan pembenahan melalui langkah konkret dan terukur.
“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” tegas Nandar.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam laporan survei, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui tindak lanjut SPI KPK ini, Pemprov Bengkulu menargetkan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terbentuknya budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.
Sebab, pemerintahan yang berintegritas tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi, tetapi juga dari bagaimana kewenangan dan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat.






