ReportTimeNews, BENGKULU – Desa tertinggal di Provinsi Bengkulu menjadi sasaran prioritas program Retreat Merah Putih Bantu Desa yang direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027. Program ini diarahkan untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat melalui aksi sosial dan penanganan langsung berbagai persoalan pembangunan di desa.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, program tersebut tidak hanya berorientasi pada penguatan karakter dan spiritualitas aparatur pemerintahan, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Helmi, pemerintah tidak cukup hanya merancang program dari balik meja. Aparatur bersama unsur terkait perlu turun langsung melihat kondisi masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi desa.
“Insyaallah program Retreat Merah Putih Bantu Desa ini akan kita jalankan pada tahun 2027. Kita prioritaskan terlebih dahulu desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Kita harus hadir langsung, melihat persoalan yang ada, dan bersama-sama mencari solusi melalui aksi nyata untuk membantu rakyat,” tegas Helmi.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai membangun kesamaan langkah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pembahasan itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala OPD terkait.
Helmi menjelaskan, Retreat Merah Putih melalui program Bantu Desa dirancang untuk memadukan pembinaan karakter spiritual aparatur dengan kepedulian sosial. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak berhenti pada penguatan nilai-nilai spiritual, tetapi dilanjutkan dengan aksi langsung untuk membantu masyarakat.
Dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Ia menyatakan DPRD mendukung pelaksanaan program pada 2027, terutama keputusan menjadikan desa-desa tertinggal sebagai sasaran prioritas tahap awal.
Menurut Teuku, program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat membutuhkan kesamaan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD. Perbedaan fungsi kelembagaan tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan agenda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami dari DPRD sangat menyetujui program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur Helmi Hasan ini untuk dijalankan pada tahun 2027. Apalagi desa-desa tertinggal menjadi prioritas pada tahap awal. Semangat teman-teman DPRD dan pemerintah daerah sama, yaitu sama-sama ingin menjalankan program Bantu Rakyat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, seluruh unsur pemerintahan harus saling mendukung dan bekerja bersama agar program tersebut dapat terlaksana sesuai tujuan.
“Kita sepakat di sini, teman-teman dewan, seluruh kepala OPD, dan Pak Gubernur bahwa tidak ada lagi perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif. Kita siap bahu-membahu untuk melaksanakan program Bantu Rakyat ini,” tegas Teuku.
Melalui sinergi Forkopimda, DPRD, dan seluruh OPD teknis, Pemprov Bengkulu berharap Retreat Merah Putih Bantu Desa dapat menjadi salah satu upaya mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di desa-desa tertinggal.
Program yang direncanakan mulai berjalan pada 2027 tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pembinaan aparatur, tetapi juga menghadirkan aksi nyata agar masyarakat desa dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah.
