REPORTTIMENEWS, BENGKULU – Pembangunan desa menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu pada 2027. Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan dukungan lintas sektor, Pemprov Bengkulu mulai memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Dukungan terhadap program Retreat Merah Putih Bangun Desa menjadi salah satu pembahasan dalam audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bersama Kepala Kejati Bengkulu, Anton Delianto, di Kantor Kejati Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Anton Delianto menyatakan kesiapan Kejati Bengkulu untuk bersinergi dan berkolaborasi mendukung program strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diinisiasi Gubernur Helmi Hasan tersebut.
“Kami pada prinsipnya siap mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Termasuk kegiatan Retreat Merah Putih Bangun Desa yang direncanakan pada tahun 2027. Kami siap berkolaborasi dan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan serta kapasitas kami, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar,” ujar Anton.
Sekda Herwan Antoni mengatakan, keberhasilan program pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur Forkopimda. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar setiap program pemerintah dapat terlaksana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Herwan, Retreat Merah Putih Bangun Desa diharapkan menjadi salah satu upaya mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan berbagai lembaga, termasuk Kejati Bengkulu, dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap dukungan dan partisipasi dari Kejati Bengkulu dalam berbagai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2027. Salah satunya adalah Retreat Merah Putih Bangun Desa yang merupakan inisiasi Bapak Gubernur Helmi Hasan. Kami ingin seluruh unsur Forkopimda dapat bersinergi dan mengambil bagian sesuai dengan tugas serta kewenangannya masing-masing, sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu,” ungkap Herwan.
Selain membahas agenda pembangunan 2027, audiensi tersebut juga menyoroti dukungan Pemprov Bengkulu terhadap kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang diketuai Kepala Kejati Bengkulu.
Herwan menegaskan, pemerintah daerah mendukung kegiatan PAKEM sebagai bagian dari upaya menjaga ketenteraman, keamanan, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Bengkulu.
“Pemprov Bengkulu tentu mendukung kegiatan PAKEM. Kami memandang kegiatan ini penting sebagai wadah koordinasi dan pengawasan terhadap perkembangan aliran kepercayaan maupun aliran keagamaan di tengah masyarakat. Melalui sinergi seluruh unsur terkait, kita berharap situasi keamanan, ketertiban, dan kerukunan masyarakat di Provinsi Bengkulu senantiasa terjaga dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Anton Delianto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemprov Bengkulu terhadap pelaksanaan kegiatan PAKEM. Ia menilai koordinasi lintas instansi diperlukan agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan optimal sekaligus menjaga kondusivitas daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas perhatian dan dukungan terhadap kegiatan PAKEM. Sinergi dan koordinasi seperti ini sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik, sekaligus menjaga situasi masyarakat tetap kondusif,” ujar Anton.
Dalam kunjungan tersebut, Herwan Antoni turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, bersama Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Henny Kauri.
Sementara itu, Kajati Bengkulu Anton Delianto didampingi Asisten Intelijen Rolly Manampiring dan Kasi II Bidang Intelijen Bastian Subuh.
Audiensi ini diharapkan tidak sekadar mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi langkah memperkuat kerja sama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung pembangunan. Dengan koordinasi yang semakin solid, berbagai program strategis Bengkulu pada 2027 diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Bumi Merah Putih.






