ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong perbaikan pencatatan asal crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah yang dikirim melalui pelabuhan luar daerah. Langkah ini dinilai penting agar kontribusi produksi sawit Bengkulu tercatat secara akurat dan menjadi dasar memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk pembangunan jalan yang dibutuhkan masyarakat.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan, produksi CPO Bengkulu mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun. Namun, besarnya produksi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pencatatan ekspor karena sebagian CPO asal Bengkulu dikirim melalui daerah lain, termasuk Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat.
Persoalan tersebut disampaikan Mian dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Ekspor CPO untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu” bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (26/10/2026).
“Ke depan, kita ingin memastikan produksi CPO Bengkulu tercatat dengan baik. Bengkulu termasuk dalam jajaran 10 besar produsen CPO di Indonesia, tetapi volume ekspor yang benar-benar berasal dari Bengkulu belum tercatat secara optimal,” ujar Mian.
Menurutnya, pencatatan asal komoditas yang belum optimal berpotensi membuat kontribusi Bengkulu dalam perdagangan CPO tidak tergambarkan secara utuh. Karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan asal barang tetap teridentifikasi meskipun pengiriman dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi.
Mian mengusulkan agar setiap pengiriman CPO dilengkapi surat pencatatan asal barang. Dokumen tersebut diharapkan dapat memperjelas asal produksi dan memperkuat data yang digunakan dalam memperjuangkan hak daerah penghasil.
“Karena itu, nanti kita tegaskan agar harus ada surat pencatatan asal barang. Tujuannya supaya DBH sawit kita untuk pembangunan jalan bisa kita suarakan ke pemerintah pusat, sehingga alokasinya tidak diberikan sekadarnya,” tegasnya.
Ia berharap, data produksi dan asal komoditas yang lebih akurat dapat menjadi bahan penguatan usulan DBH sawit kepada pemerintah pusat. Dukungan pendanaan tersebut penting bagi Bengkulu untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan jalan, terutama infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, mengatakan sektor perkebunan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Potensi tersebut perlu dikelola melalui kerja sama berbagai pihak agar mampu mendorong peningkatan ekspor dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Bengkulu.
“Hasil perkebunan Bengkulu ini cukup besar dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Ini harus kita fokuskan bersama agar ekspor Bengkulu benar-benar optimal,” kata Wahyu.
Melalui optimalisasi pencatatan ekspor dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemprov Bengkulu berharap kontribusi komoditas sawit terhadap perekonomian daerah dapat tercatat lebih baik. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari perjuangan pemerintah daerah agar potensi sawit memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
