REPORTTIMENEWS.COM, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Salah satunya melalui Entry Meeting Pengawasan Daerah oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang digelar di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (6/5).
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bengkulu tersebut menjadi langkah awal penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan di daerah.
Pengawas Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri, Azwan mengatakan, pengawasan yang dilakukan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan pembinaan sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini merupakan bagian dari pembinaan pengawasan. Jika ditemukan permasalahan, akan diberikan solusi. Namun, jika tidak ditindaklanjuti, tentu akan berdampak kurang baik,” ujar Azwan.
Dalam paparannya, terdapat lima aspek utama yang menjadi fokus pengawasan Kemendagri di Provinsi Bengkulu. Kelima aspek tersebut meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, kerja sama daerah, pembangunan daerah, serta pelaksanaan program strategis nasional.
Selain itu, sejumlah program prioritas nasional juga menjadi perhatian dalam pengawasan kali ini, di antaranya penanggulangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, pengurangan angka pengangguran terbuka, hingga pelaksanaan program Indonesia Asri.
Menanggapi hal tersebut, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi meminta seluruh kepala OPD bersikap kooperatif dan terbuka dalam mendukung proses pengawasan yang dilakukan tim Kemendagri.
“Kepada seluruh kepala OPD yang hadir, kami minta agar lebih terbuka ketika tim pengawasan meminta data yang diperlukan,” tegas Nandar Munadi.
Menurutnya, keterbukaan data dan koordinasi yang baik akan membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan entry meeting ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pengawasan dari Kemendagri mampu menjadi langkah evaluasi dan pembinaan untuk mendorong pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
