Foto : Wagub Bengkulu Mian Tinjau Jalan
dan Jembatan Milik Provinsi
ReportTimeNews, Bengkulu –
Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu Mian meninjau kondisi jalan dan jembatan yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pembangunan
infrastruktur. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Marga Sakti Sebelat,
Kabupaten Bengkulu Utara, pada Rabu (9/4).
Peninjauan dimulai dari Desa
Air Muring hingga Tugu Garuda dengan total panjang jalan sekitar 32 kilometer
yang seluruhnya berada di bawah kewenangan provinsi.
“Dari Air Muring sampai
Tugu Garuda, panjang jalan provinsi mencapai 32 kilometer. Dari jumlah
tersebut, sepanjang 11 kilometer telah dibangun menggunakan dana APBN saat
kunjungan Menteri PUPR beberapa waktu lalu,” jelas Wagub Mian.
Meski sebagian ruas jalan
telah tertangani, Mian menyoroti kebutuhan mendesak terhadap pembangunan
jembatan di sepanjang jalur tersebut. Ia menyebutkan akan berkoordinasi dengan
Gubernur Bengkulu agar pembangunan jembatan dapat dimasukkan ke dalam rencana
kerja tahun 2025.
“Terdapat empat titik
jembatan yang menjadi prioritas, yakni di Air Muring, Jembatan Tata Ranyang,
Air Putih, dan Air Niru. Saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur agar
pembangunan ini direncanakan untuk tahun 2025, sehingga pelaksanaannya bisa
tepat waktu—baik menggunakan konstruksi beton maupun abutment. Jalur ini
penting sebagai penghubung antarwilayah di empat kecamatan: Putri Hijau, Marga
Sakti Sebelat, Ulok Kupai, dan Napal Putih,” ungkapnya.
Wagub Mian juga menegaskan
bahwa dirinya bersama Gubernur Helmi Hasan berkomitmen mendorong pemerataan
pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
“Pak Gubernur sangat fokus
terhadap pembangunan infrastruktur, dan saya pun demikian. Namun, pembangunan
ini tidak boleh hanya terpusat di satu daerah. Karena kami adalah pemimpin
untuk seluruh masyarakat di 10 kabupaten/kota, maka penyelesaiannya harus merata,”
tegasnya.
Lebih jauh, Mian
menyampaikan bahwa saat ini Gubernur Helmi Hasan terus mengupayakan dukungan
anggaran dari pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan pembangunan di
daerah.
“Kalau memungkinkan, kita
harapkan ada tambahan dana cadangan. Mas Tejo (Kadis PUPR Provinsi) bersama Pak
Gubernur terus bergerak ke pusat untuk memperjuangkan hal itu,” tutupnya.
