ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-P 2026, Sabtu (26/9).
Herwan mengatakan, berbagai pandangan, saran dan masukan yang disampaikan delapan fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan APBD-P 2026.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, akan mempertimbangkan berbagai masukan tersebut agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat mendukung program pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Atas persetujuan fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2026 Provinsi Bengkulu untuk dibahas lebih mendalam melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,” kata Herwan saat membacakan jawaban Gubernur Bengkulu.
Jawaban tersebut sekaligus menjadi respons pemerintah daerah terhadap pandangan umum delapan fraksi yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Herwan menyampaikan jawaban dan penjelasan pemerintah daerah atas masukan masing-masing fraksi sesuai substansi pertanyaan dan saran yang disampaikan.
Menurut pemerintah daerah, pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda APBD-P 2026 akan dilakukan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku di DPRD Provinsi Bengkulu.
Pemprov Bengkulu menegaskan, proses pembahasan anggaran akan diarahkan untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan dan manfaat belanja daerah dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Bengkulu.
