ReportTimeNews, Bengkulu — Sebanyak 27 pegawai Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu masih menunggu kepastian penempatan setelah pengelolaan BLK beralih dari Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu kini mencari solusi agar proses penataan pegawai pasca perubahan status kelembagaan tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan hak dan keberlangsungan karier pegawai tetap terakomodasi.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, bersama sejumlah instansi terkait di ruang kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Rabu (23/9).
Khairil Anwar mengatakan, Pemprov Bengkulu mendukung peralihan UPTD BLK Bengkulu menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, perubahan tersebut diharapkan memperkuat kualitas pelatihan vokasi dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Bengkulu.
“Peralihan status ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal di Bengkulu melalui pelatihan vokasi yang lebih modern, dengan dukungan pendanaan dan pengelolaan langsung dari pemerintah pusat. Karena itu, kita di daerah mendukung penuh kebijakan tersebut,” ujar Khairil.
Namun, ia menegaskan, persoalan penempatan pegawai yang belum terakomodasi menjadi perhatian Pemprov Bengkulu. Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan untuk mencari solusi penempatan yang sesuai dengan ketentuan.
“Yang menjadi perhatian kita saat ini adalah memastikan rekan-rekan pegawai yang belum terakomodasi dapat memperoleh penempatan yang sesuai di unit kerja baru,” katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Henni Fathimah, menjelaskan sebagian pegawai BLK yang memenuhi kualifikasi telah dialihkan statusnya menjadi pegawai Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, masih ada 27 pegawai yang belum memperoleh unit kerja baru. Mereka terdiri dari satu pejabat eselon III, dua pejabat eselon IV, tujuh fungsional umum, 15 instruktur, serta dua ASN paruh waktu.
“Saat ini terdapat 27 pegawai yang belum mendapatkan penempatan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses penataan dan penempatan pegawai dapat segera diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas Henni.
Selain penataan pegawai, rapat juga membahas pengelolaan aset dan peralatan yang selama ini digunakan BLK Bengkulu. Langkah tersebut diperlukan agar proses peralihan kelembagaan tidak menyisakan persoalan administrasi maupun pengelolaan barang milik daerah.
Pemprov Bengkulu berharap seluruh proses transisi dapat diselesaikan secara tertib. Di sisi lain, keberadaan BLK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan mampu memperkuat pelatihan vokasi dan membuka peluang peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal di Bengkulu.
