ReportTimeNews, Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu mempertegas komitmennya menciptakan birokrasi bersih dan bebas pungutan liar (pungli). Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan anti-pungli dan gratifikasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (12/5).
Kegiatan yang dirangkaikan dengan apel pagi tersebut diikuti pejabat struktural eselon III, eselon IV, hingga ketua tim di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk keseriusan aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga integritas dan memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar menjaga marwah institusi pemerintah sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Menurutnya, integritas tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata saat menjalankan tugas pelayanan publik.
“Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga marwah institusi dan memberikan teladan yang baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat,” kata Herwan Antoni.
Ia juga mengingatkan agar penandatanganan surat pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Seluruh ASN diminta konsisten menolak segala bentuk pungli maupun gratifikasi dalam kondisi apa pun.
“Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun. Momentum ini harus memperkuat reformasi birokrasi dan budaya kerja yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta pungutan liar,” tegasnya.
Menurut Herwan, pelayanan publik yang bersih menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, ASN dituntut bekerja secara profesional, jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab demi menghadirkan pelayanan prima.
Selain menekankan penguatan integritas, Herwan Antoni turut mengingatkan seluruh jajaran ASN agar mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu bertajuk “Bantu Rakyat”. Program tersebut mencakup kegiatan retret Merah Putih hingga program anak asuh bagi pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap budaya kerja bersih dan bebas pungli semakin mengakar di lingkungan birokrasi. Pemerintah juga menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
