ReportTimeNews, Bengkulu : Senator Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyoroti kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Ia mendorong agar pemerintah daerah di Bengkulu tidak hanya bergantung pada alokasi dari pusat, melainkan aktif menjajaki berbagai program kementerian agar dana pusat dapat terserap maksimal di daerah.
“Kalau kita lihat, memang anggaran ke daerah itu dipotong. Tapi di pusat, sumber-sumber dana itu masih ada. Jadi kita harus aktif mengambil, jangan menunggu,” ujar Destita saat kunjungan kerja di Kabupaten Bengkulu Tengah, Jumat (10/10).
Menurut Anggota DPD RI dapil Bengkulu ini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bukan berarti menahan dana pembangunan, tetapi mengatur waktu penyaluran sesuai dengan kebutuhan nasional. “Pak Presiden tidak menahan uang, tapi menyimpan untuk dikeluarkan ketika dibutuhkan rakyat. Jadi ayo daerah butuh apa, kita perjuangkan bersama,” jelasnya.
Destita mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal akibat penurunan TKD bisa menjadi tantangan serius bagi daerah, terutama menjelang tahun anggaran 2026. Karena itu, ia mendorong kepala daerah di Bengkulu untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendanaan alternatif.
“Kita harus bekerja sama, kreatif, dan sama-sama aktif mengambil peluang di pusat. Dari 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, semua berebut akses program. Daerah tidak boleh tertinggal,” tegasnya.
Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu menyampaikan bahwa lembaganya telah menyuarakan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar kebijakan pemotongan TKD dalam Rancangan APBN dipertimbangkan secara proporsional. “Kami di DPD sudah memberikan masukan agar pengurangan transfer ke daerah tidak dilakukan terlalu dalam, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing,” katanya.
Lebih jauh, Destita menekankan pentingnya transformasi daerah dari sekadar “pengelola dana” menjadi penggerak inovasi pembangunan. “Desentralisasi fiskal bukan hanya soal membagi anggaran, tapi soal bagaimana daerah bisa mandiri, adaptif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
