ReportTimeNews, Bengkulu — Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan tidak berhenti sebagai proses administratif dan pencatatan capaian. Hasil evaluasi harus mampu menjadi pijakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat membuka penandatanganan berita acara hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (24/8).
Herwan menilai, angka-angka hasil evaluasi memang penting sebagai gambaran capaian pemerintah daerah. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk melihat kekuatan, menemukan kekurangan, dan menentukan langkah perbaikan.
“Evaluasi ini jangan hanya berhenti pada pendataan angka-angka saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Herwan.
Menurut Herwan, pemerintah kabupaten dan kota perlu menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan introspeksi untuk meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi masing-masing daerah, termasuk capaian yang telah diraih maupun sektor yang masih membutuhkan pembenahan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, juga mendorong adanya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Evaluasi harus ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan tidak sekadar menghasilkan nilai atau peringkat. Lebih dari itu, proses evaluasi dapat menjadi alat untuk mendorong pemerintahan yang semakin efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
