Foto : Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang membahas percepatan program prioritas Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur, Mian.
ReportTimeNews, Bengkulu – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat yang membahas percepatan program prioritas Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur, Mian di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (21/3/2025).
Dalam arahannya, Herwan menekankan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun instansi vertikal, harus berperan aktif dalam mendukung percepatan program gubernur demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
“Program-program unggulan yang sifatnya mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat harus segera kita realisasikan. Sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaannya,” ujar Herwan.
Herwan menjelaskan bahwa salah satu program prioritas adalah pengadaan ambulans yang diperuntukkan bagi desa-desa di kabupaten, dengan target 129 unit. Sementara itu, untuk Kota Bengkulu, pemerintah akan menyediakan truk pengangkut sampah sebagai bagian dari program peningkatan kebersihan lingkungan.
Selain itu, Herwan menegaskan pentingnya kebijakan terkait larangan penahanan ijazah oleh sekolah. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang akan disampaikan ke seluruh kabupaten/kota.
“Kami tegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah. Kami juga akan melakukan kunjungan ke berbagai sekolah, mulai dari TK hingga SMA, guna mensosialisasikan kebijakan ini,” tambahnya.
Terakhir, Herwan menyoroti optimalisasi zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pihak swasta. Menurutnya, zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat menjadi sumber bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga program “Bantu Rakyat” tidak hanya bergantung pada APBD.
“Bantu rakyat tidak harus selalu mengandalkan APBD, tetapi juga bisa melalui zakat yang dikelola dengan baik,” pungkasnya.
