ReportTimeNews, Bengkulu – Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat realisasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui penguatan kolaborasi lintas daerah. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam mendukung pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Mian saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta pemberian diskon 50 persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (13/7). Rapat dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto, jajaran terkait, serta mitra pelaksana program.
Dalam rapat itu terungkap realisasi program pemutihan pajak hingga pertengahan Juli 2026 masih belum mencapai target yang diharapkan. Karena itu, Mian meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan penelusuran terhadap potensi wajib pajak serta memperkuat koordinasi agar capaian penerimaan daerah terus meningkat.
“Realisasi program ini masih perlu kita optimalkan. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah penelusuran dan kolaborasi yang kuat dari seluruh kepala daerah agar target pendapatan daerah dapat tercapai dan berdampak pada penguatan APBD kabupaten maupun kota,” ujar Mian.
Ia menegaskan peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh daerah harus mampu menggali potensi pendapatan secara maksimal dan tidak hanya bergantung pada dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita harus mulai mengubah pola pikir. Jangan hanya bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD), tetapi harus mampu menggali potensi daerah agar PAD terus meningkat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto menyebut Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mulai menunjukkan hasil positif. Penerimaan pajak yang sebelumnya berada di kisaran Rp13 miliar meningkat menjadi sekitar Rp16 miliar setelah program diberlakukan. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Bengkulu Kombes Pol. Mochammad Hasan, S.I.K., M.H., serta perwakilan PT Jasa Raharja sebagai mitra pelaksanaan program.
