ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan 1.500 responden dalam pelaksanaan Survei Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) 2026 yang berlangsung pada 19 Oktober hingga 19 November 2026. Hasil survei tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengantisipasi ancaman dan menjaga stabilitas daerah.
Persiapan pelaksanaan survei dibahas dalam rapat tindak lanjut hasil Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diikuti Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, di Arrich Restaurant, Selasa (20/10/2026).
Khairil Anwar menegaskan, persiapan survei harus dimaksimalkan melalui koordinasi lintas daerah dan kesiapan responden. Hal ini penting agar pelaksanaan survei berjalan optimal dan memberikan gambaran mengenai tingkat kewaspadaan di wilayah Bengkulu.
“Persiapannya harus dibahas dan dimaksimalkan karena hasil ini juga ditunggu oleh Kemendagri, terutama untuk melihat respons kabupaten dan kota serta capaian indeks tersebut,” ujar Khairil.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, mengatakan ketepatan dan kelengkapan data menjadi faktor penting dalam pelaksanaan survei. Data yang terkumpul diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya.
“Dimaksimalkan karena data ini sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan selanjutnya,” kata Mif.
Survei IKN merupakan instrumen yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk memetakan tingkat kewaspadaan daerah terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, politik, serta penyelenggaraan pemerintahan.
Dari total target 1.500 responden, masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu ditargetkan melibatkan 125 responden. Hasil pengumpulan data tersebut diharapkan memberikan gambaran kondisi kewaspadaan di setiap wilayah sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Selain membahas survei, rapat tindak lanjut Forkopimda tersebut juga mencakup antisipasi bencana alam dan pelaksanaan karya bakti skala besar di Provinsi Bengkulu.
Pemprov Bengkulu berharap koordinasi antarpemerintah daerah dan dukungan data yang akurat dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan serta mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
