ReportTimeNews, Bengkulu – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bengkulu mencapai 99,45 persen per 1 Oktober 2026. Meski hampir seluruh penduduk telah terdaftar, BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan mengaktifkan 271.119 peserta yang berstatus nonaktif.
Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Ricco Hanggara, mengatakan capaian Universal Health Coverage (UHC) tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu dalam menyukseskan program JKN-KIS.
Berdasarkan data Semester I 2026, dari total 2.169.170 penduduk Bengkulu, sebanyak 2.157.279 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu atas dukungan dalam program JKN-KIS. Capaian 99,45 persen ini adalah hasil kerja kolaborasi luar biasa,” ujar Ricco.
Meski cakupan kepesertaan telah mendekati 100 persen, tingkat keaktifan peserta baru mencapai 87,5 persen. Tercatat sebanyak 1.898.051 peserta berstatus aktif, sedangkan 271.119 lainnya nonaktif.
Ricco menyebutkan, tingkat keaktifan tertinggi berada di Kota Bengkulu sebesar 93,9 persen, sementara terendah di Kabupaten Rejang Lebong sebesar 81,2 persen. Karena itu, percepatan pengaktifan peserta menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu ditangani bersama pemerintah daerah.
“Kita bersama menghadapi pekerjaan rumah 271 ribu peserta nonaktif. Ini yang harus kita kejar,” katanya.
Ricco juga mengapresiasi langkah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian yang menerbitkan surat edaran tentang optimalisasi program JKN. Salah satu poin kebijakan tersebut adalah pengalokasian 100 persen penerimaan pajak rokok sebesar Rp164,15 miliar untuk mendukung pembiayaan JKN.
Selain dukungan pembiayaan, surat edaran tersebut juga menekankan pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, kepatuhan terhadap janji layanan, serta koordinasi untuk membantu masyarakat yang belum memiliki kepesertaan aktif.
Ricco mengatakan, fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga peserta diharapkan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan apabila menemukan warga yang kepesertaannya tidak aktif atau belum terdaftar. Pelayanan juga harus diberikan secara ramah tanpa diskriminasi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 1.338.508 penduduk atau 61,71 persen dari total penduduk Bengkulu merupakan peserta yang iurannya ditanggung pemerintah melalui segmen PBI Jaminan Kesehatan dan peserta yang didaftarkan pemerintah daerah.
Menurut Ricco, dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan cakupan kesehatan semesta sekaligus memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan melalui JKN.
BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu bersama Cabang Curup menyatakan siap bersinergi dengan dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten/kota untuk mempercepat aktivasi peserta nonaktif dan meningkatkan keaktifan kepesertaan JKN di Bengkulu.






