ReportTimeNews, Jakarta – Anggota DPD RI dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyampaikan sejumlah aspirasi daerah dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rapat tersebut membahas inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait kesehatan mental, serta permasalahan tenaga kesehatan honorer di daerah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD., Ph.D., beserta jajaran.
Dalam penyampaiannya, Destita mengapresiasi Kementerian Kesehatan atas berbagai program yang telah dirasakan masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu, seperti bantuan makanan tambahan bagi ibu dan balita serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Ia juga menyoroti kondisi fasilitas di UPTD Khusus RSKJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, terutama ruang rontgen yang dinilai belum memenuhi standar dan berpotensi menimbulkan kebocoran radiasi.
“Saya sempat berkunjung ke rumah sakit jiwa di Bengkulu dan menerima sejumlah aspirasi dari pihak rumah sakit. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan peningkatan fasilitas, khususnya ruang rontgen.
Saat ini, ruang rontgen di rumah sakit tersebut dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran radiasi yang dapat membahayakan,” jelas Destita.
Dalam perkembangannya angka kesehatan jiwa di Bengkulu sebanyak 1,1 persen untuk penduduk di atas 15 tahun mengalami kesehatan jiwa, 0,5 persen mengalami depresi, dan 2,8 persen rumah tangga memiliki ART dengan psikosis.
“Oleh karena itu, pihak rumah sakit berencana mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Kesehatan guna mendukung perbaikan dan pemenuhan standar fasilitas tersebut. Kami berharap ada perhatian dan bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk peningkatan fasilitas tersebut,” ujar Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu.
Selain itu, Destita mendorong adanya dukungan alat kesehatan bagi rumah sakit di Bengkulu guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fasilitas penunjang seperti ruang bermain dan ruang tunggu serta layanan psikolog anak juga masih sangat minim dan perlu dukungan pemerintah pusat.
Terkait kesehatan mental, ia mengapresiasi program Kemenkes seperti layanan hotline, namun menilai perlu adanya sosialisasi yang lebih luas agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
“Banyak masyarakat, khususnya para ibu, mengeluhkan kondisi anak-anak yang mengalami kecemasan, namun tidak tahu harus mengadu ke mana,” ungkapnya.
Ia juga mengusulkan agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga pemeriksaan psikologis.
Selain itu, Destita meminta kejelasan terkait layanan kesehatan jiwa dalam cakupan BPJS Kesehatan yang dinilai masih belum dipahami masyarakat secara menyeluruh.
Tak hanya itu, ia juga menanyakan informasi terkait rencana kebijakan pada tahun 2027 mengenai kemungkinan perubahan status rumah sakit tanpa kekhususan menjadi rumah sakit umum.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan dr. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat layanan kesehatan, termasuk di bidang kesehatan jiwa.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan terbuka terhadap berbagai masukan dari daerah dan akan menindaklanjuti persoalan yang disampaikan, termasuk terkait fasilitas kesehatan dan penguatan layanan mental.
“Kami terus mendorong peningkatan layanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, serta memastikan program-program yang ada dapat dirasakan masyarakat secara merata,” ujarnya.
