ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dengan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota bergerak hingga tingkat desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen sekaligus memastikan intervensi menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Diperlukan keterlibatan lintas sektor, mulai dari penyediaan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, hingga pendampingan ibu hamil dan anak.
Penegasan tersebut disampaikan Mian saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Menurut Mian, penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah. Karena itu, program yang dijalankan harus terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintahan desa.
“Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis. Melalui forum ini, kita tidak hanya datang untuk melaporkan data atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kita hadir untuk membedah capaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan nyata, serta memastikan bahwa 8 Aksi Konvergensi benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa,” tegas Mian.
Ia meminta seluruh OPD dan pemerintah daerah memperhatikan empat langkah utama dalam mempercepat penurunan stunting.
Pertama, memastikan validitas dan pemutakhiran data sasaran menggunakan pendekatan by name by address, sehingga bantuan dan intervensi tidak salah sasaran.
Kedua, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif melalui kolaborasi lintas sektor. Selain layanan kesehatan, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi layak, dan ketahanan pangan keluarga.
Ketiga, mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), termasuk bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga berisiko stunting.
Keempat, memastikan penggunaan anggaran secara efektif agar setiap program yang dilaksanakan OPD maupun pemerintah kabupaten/kota memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga komitmen dan memperkuat sinergi. Mari kita jadikan forum Monev ini sebagai momentum perbaikan kinerja, agar target di Provinsi Bengkulu dapat kita capai bahkan kita lampaui,” ujar Mian.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, mengatakan evaluasi dan koordinasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program pencegahan stunting, khususnya di wilayah perdesaan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen. Namun, target tersebut belum tercapai pada tahun sebelumnya sehingga diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program.
“Target khusus secara nasional itu 14 persen, yang tahun sebelumnya belum terpenuhi. Maka tahun berikutnya kita memastikan kesehatan anak-anak bisa terjamin. Sekarang sudah dilakukan, tetapi belum maksimal,” ungkap Andrey.
Andrey juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya untuk memastikan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan hingga tingkat desa.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. H. Zamhir Setiawan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, kepala perangkat daerah Provinsi Bengkulu, kepala perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Aldi Nurkarim Adil.






