REPORTTIMENEWS.COM, BENGKULU – Uang negara bukan untuk memperkaya pejabat, bukan pula untuk kepentingan kelompok tertentu. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus kembali kepada rakyat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Pesan tegas tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia menginginkan tidak ada lagi kepala daerah maupun pejabat di Bengkulu yang tersandung persoalan hukum akibat penyalahgunaan kewenangan dan anggaran negara.
Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang dipimpin Helmi Hasan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Kegiatan tersebut melibatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Helmi menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai seremoni maupun sekadar membubuhkan tanda tangan di atas kertas. Komitmen tersebut harus menjadi awal perubahan dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas,” tegas Helmi.
Menurutnya, keterbukaan pengelolaan anggaran menjadi salah satu kunci mencegah penyimpangan. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengetahui ke mana uang negara dialokasikan, bagaimana penggunaannya, serta apa hasil yang diperoleh dari setiap program pemerintah.
Karena itu, Helmi meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak menutup informasi mengenai pengelolaan anggaran. Sebaliknya, transparansi harus dibangun agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Helmi.
Peringatan tersebut juga mendapat penegasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Andi Purwana, mengingatkan bahwa Pakta Integritas merupakan tanggung jawab moral para penyelenggara negara, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ia meminta seluruh kepala daerah, pimpinan legislatif, dan kepala OPD menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat untuk menjaga amanah serta menghindari tindak pidana korupsi.
“Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi,” ungkap Andi.
Andi juga mengingatkan agar komitmen yang telah ditandatangani tidak hanya menjadi dokumen administratif. Integritas harus tercermin dalam setiap keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
“Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” tambahnya.
Penandatanganan Pakta Integritas tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Andi Purwana, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, unsur DPRD, serta kepala OPD.
Melalui komitmen bersama ini, Pemprov Bengkulu berharap pengelolaan pemerintahan semakin terbuka dan setiap penyelenggara negara menjalankan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab.
Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Jangan sampai uang negara habis dibelanjakan, tetapi rakyat tidak merasakan hasilnya. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat, bukan menjadi keuntungan pribadi atau segelintir orang.
