REPORTTIMENEWS, BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap program pembangunan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan kesempatan dan manfaat yang adil bagi laki-laki maupun perempuan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menegaskan bahwa perspektif gender harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program di setiap perangkat daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PPE 2026), Selasa (3/11/2026). Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Dinas BAPPERIDA Provinsi Bengkulu.
Menurut Khairil, Pengarusutamaan Gender tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan administrasi atau formalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip kesetaraan harus benar-benar diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh OPD memperkuat sinergi dan koordinasi agar setiap kebijakan serta kegiatan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.
“Pengarusutamaan Gender harus menjadi perhatian bersama. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memperkuat komitmen dan koordinasi agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat memberikan manfaat dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujar Khairil.
Ia berharap proses verifikasi lapangan tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga momentum untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dengan penerapan perspektif gender yang semakin kuat, program pembangunan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat pembangunan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Provinsi Bengkulu, Gusti Miniarti, serta Kepala BAPPERIDA Provinsi Bengkulu, Yuliswani.
Melalui penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemprov Bengkulu menargetkan seluruh perangkat daerah semakin konsisten menghadirkan kebijakan pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan daerah, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berpartisipasi, dan menikmati hasil pembangunan.
