ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menghadapi beban kewajiban daerah sekitar Rp353 miliar, di tengah tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran dan penerapan opsen pajak. Meski ruang keuangan daerah terbatas, Pemprov Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian tetap mengarahkan anggaran pada pembangunan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan dari total kewajiban tersebut, sekitar Rp254 miliar merupakan Dana Bagi Hasil (DBH), kemudian utang rumah sakit sekitar Rp89 miliar dan kewajiban kepada pihak ketiga sekitar Rp6 miliar.
“Pemerintahan Helmi-Mian diwarisi total utang sekitar Rp353 miliar. Di antaranya DBH Rp254 miliar, utang rumah sakit Rp89 miliar dan utang pihak ketiga sekitar Rp6 miliar,” ujar Tommy, Rabu (9/9).
Menurut Tommy, beban tersebut harus diselesaikan bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas anggaran Pemprov Bengkulu hampir Rp400 miliar. Di sisi lain, penerapan opsen pajak juga berdampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
Meski demikian, Tommy menyebut Pemprov Bengkulu tetap melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang ada. Salah satunya utang DBH tahun 2024 yang dibayar secara bertahap. Pada 2025, pemerintah provinsi telah membayarkan sekitar Rp57 miliar dari kewajiban tersebut.
“Walaupun ada efisiensi, anggaran Pemprov dipangkas hampir Rp400 miliar dan ada opsen pajak yang mengakibatkan PAD menurun, kita tetap mencicil utang DBH 2024. Sudah dibayar sekitar Rp57 miliar,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp953 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan pada tahun anggaran 2025 dan 2026. Selain infrastruktur, pemerintah juga mengadakan sekitar 130 unit ambulans serta melakukan rehabilitasi sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit M. Yunus, termasuk ruang poli dan ruang Fatmawati.
Tommy mengatakan arah kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga agar keterbatasan fiskal tidak menghentikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Infrastruktur jalan dan jembatan dinilai penting untuk mendukung konektivitas sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Di era Helmi-Mian, anggaran lebih difokuskan untuk membantu rakyat. Ada pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans, serta pembangunan fasilitas kesehatan,” kata Tommy.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan pinjaman daerah sebesar Rp750 miliar kepada Bank BJB. Pinjaman tersebut direncanakan khusus untuk pembangunan jalan dan jembatan, dengan tujuan mendukung konektivitas dan perekonomian masyarakat.
“Pinjaman Rp750 miliar ini akan difokuskan untuk membangun jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian masyarakat, bukan untuk yang lain,” tegas Tommy.
Usulan pinjaman tersebut telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu dan masih harus melalui pembahasan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku. Dengan beban kewajiban yang masih harus diselesaikan dan ruang fiskal yang terbatas, Pemprov Bengkulu kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara menyelesaikan utang dan memastikan pembangunan tetap berjalan.
