ReportTimeNews, Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi TPID dan TP2DD se-Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Rabu (19/8). Rapat diikuti unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.
Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor dan langkah bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menjaga harga tetap terjangkau.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujar Zahirman Aidi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan pentingnya kolaborasi TPID dan TP2DD dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Sinergi tersebut juga dinilai dapat memperluas pemanfaatan transaksi digital, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
“Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah,” kata Wahyu.
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan komoditas pangan di berbagai wilayah Bengkulu.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi daerah diarahkan melalui perluasan transaksi non-tunai dan penguatan ekosistem digital dalam pelayanan serta transaksi pemerintah daerah.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, TPID dan TP2DD diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antarinstansi, menjaga stabilitas ekonomi dan harga kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong pelayanan publik yang semakin efektif di Provinsi Bengkulu.
