Foto : Senator Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM. menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
RDP Bersama BPJPH
ReportTimeNews, Jakarta – Komite
III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar
Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH),
Ahmad Haikal Hasan, di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (8/5).
Agenda utama RDP membahas
implementasi pengawas Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk
halal.
Senator Dapil Bengkulu,
Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., yang juga dikenal sebagai putri
kelahiran tanah Merah Putih Fatmawati, menyampaikan sejumlah aspirasi. Dalam
rapat tersebut, ia menyoroti tantangan industri farmasi, khususnya perusahaan
multinasional, dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang mulai
diwajibkan tahun depan.
“Industri farmasi
dari luar negeri sering kali menggunakan fasilitas produksi bersama untuk
beberapa negara, dan tidak semua negara mensyaratkan sertifikasi halal. Maka
dari itu, kami memohon agar BPJPH dapat mendampingi proses ini, khususnya untuk
perusahaan multinasional,” ujarnya.
Destita juga menyoroti
keterbatasan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Provinsi Bengkulu. Saat
ini Bengkulu hanya memiliki satu LPH yang melayani 10 kabupaten/kota.
“Tentu ini sangat
belum mencukupi. Kami harap BPJPH dapat mendorong akreditasi dan
operasionalisasi LPH swasta maupun milik perguruan tinggi di Bengkulu,”
tambahnya.
Menanggapi hal tersebut,
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan lembaganya terus berupaya menambah
jumlah LPH di Indonesia. Ia mengatakan idealnya, jumlah LPH bertambah 200
sementara saat ini ada di Indonesia hanya ada 790.
“Kami menargetkan
tambahan tersebut untuk menjawab kebutuhan di lapangan, termasuk Bengkulu,”
jelasnya.
Ia juga menegaskan semua
pihak, termasuk lembaga pendidikan, dapat mengajukan pendirian LPH tanpa
hambatan. Pihaknya terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan.
“Saat ini kekurangan
LPH adalah tantangan nasional, dan BPJPH terus bekerja sama dengan berbagai
pihak untuk menjawabnya,” singkat Haekal.
