ReportTimeNews, Bengkulu — Pembangunan jalan di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Program jalan mulus diarahkan tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memastikan setiap kabupaten dan kota mendapat perhatian secara proporsional.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sebagai OPD teknis menyusun titik prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan kondisi infrastruktur di masing-masing daerah.
Menurut Helmi, pemerintah tidak bisa menentukan sendiri seluruh titik pekerjaan tanpa kajian teknis. Karena itu, Dinas PUPR dinilai memiliki peran penting dalam memetakan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan.
“Soal titik, locus yang paling pas itu PU yang menentukan karena Gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan Gubernur. Saya ingatkan, PU harus ada representasi setiap kabupaten maupun kota. Soal berapa porsinya, tentu PU yang sangat memahami,” kata Helmi.
Ia menekankan, pembagian program dan anggaran harus disusun secara proporsional. Pemerintah tidak ingin muncul anggapan bahwa pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain terabaikan.
Helmi mencontohkan, setiap kabupaten harus tetap memiliki porsi pembangunan sesuai kebutuhan. Ia memastikan tidak ada satu pun wilayah yang ditinggalkan dalam agenda peningkatan infrastruktur jalan.
“Sehingga ada kabupaten yang besar mendapatkan anggaran ratusan miliar, sementara yang lain di bawah itu. Misalnya Bengkulu Selatan seakan-akan gelap. Ada jalannya, ada juga. Nanti PU paparkan itu. Bahwasannya tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan,” tegasnya.
Komitmen pemerataan tersebut berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota, baik pada tahun pertama maupun tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian. Program jalan mulus diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Helmi mengingatkan pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Setiap pekerjaan harus melewati tahapan teknis dan administratif, termasuk proses lelang hingga pelaksanaan di lapangan.
“Tahun pertama juga kita belum bisa running di awal. Kita pengennya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan. Kita harus hati-hati itu. Untuk apa kita buru-buru kalau setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai,” pungkas Helmi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap perencanaan yang matang dapat memastikan pembangunan jalan berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, program jalan mulus tidak hanya menjadi target pembangunan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Bengkulu.
