Foto : Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi atau ESD dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BSP, LPP TVRI dan RRI serta LKBN ANTARA.
ReportTimeNews, Bengkulu – Dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BSP, LPP TVRI dan RRI serta LKBN ANTARA, Komisi VII DPR RI sepakat untuk tidak mem-PHK-kan para pekerja kontrak berupa Tenaga Harian Lepas (THL) dan Kontributor LPP TVRI di seluruh Indonesia, akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi atau ESD menyatakan keprihatinannya atas nasib dari para tenaga lepas, kontrak dan Kontributor LPP TVRI di seluruh wilayah Indonesia yang dirumahkan, karena terjadi efisiensi anggaran.
Dengan itu, Komisi VII DPR RI mempertanyakan total jumlah dan jasa tenaga lepas, kontrak, kontributor TVRI se Indonesia yang akan dibayarkan nanti. Mengingat Erna mengaku duduk sebagai mitra kerja LPP TVRI, RRI dan LKBN ANTARA, bukan sebagai wakil rakyat saja, melainkan perwakilan dari para jurnalis.
Dengan itu dirinya sudah menerima laporan secara langsung terhadap keluh dan kesah para jurnalis contributor, khususnya TVRI.
Terlebih lagi ia pernah menjadi penyiar TVRI dan mengetahui penderitaan mereka, karena memang gajinya kecil. Bahkan dibawah UMR. Belum lagi kondisi itu terjadi dari dulu sampai sekarang.
“Saya sudah mendengar aspirasi para kontri tersebut, jika mengirim berita selama ini mendapatkan Rp.100 ribu, karena efisiensi berkurang menjadi Rp. 50 ribu. Dengan penghasilan sebesar itu untuk saat ini apa yang bisa didapatkan. Padahal uang itu sangat berarti bagi mereka terutama menghidupi istri dan anak-anaknya,” terang Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Provinsi Bengkulu ini pada Rabu, (12/2/2025).
Politisi perempuan Nasdem memastikan, setelah ini akan memantau secara langsung kondisi di lapangan. Pasalnya masalah ini benar-benar menjadi tanggung jawab semua dan harus ada solusi nyata. Terlebih seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah mempertanggung jawabkannya.
“Efisiensi itu bukan soal pemotongan angka mata anggaran saja, tapi bagaimana sebuah pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Jadi jangan pula diketatkan semuanya, hingga akhirnya terjadi mem-PHK-kan secara missal. Makanya sekarang kami (DPR,red) ingin tahu besaran anggarannya untuk direalisasikan,” demikian Erna.
Facebook Comments Box
