ReportTimeNews, Bengkulu – Undang-Undang Penyiaran dinilai perlu menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Regulasi yang berlaku sejak 2002 itu dinilai menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan media sosial dan perubahan lanskap industri penyiaran.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk “Revisi UU Penyiaran: Arahnya ke Mana?” yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu di Aula KPID Bengkulu, Sabtu (10/10/2026).
Asisten I Pemerintah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan perubahan teknologi informasi telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat sekaligus keberlangsungan lembaga penyiaran, termasuk radio. Karena itu, pembaruan regulasi diperlukan agar mampu menjawab tantangan industri penyiaran saat ini.
Menurut Khairil, regulasi penyiaran perlu memberikan ruang bagi lembaga penyiaran untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan kepada masyarakat.
Ketua KPID Bengkulu, Tedi Cahyono, mengatakan diskusi publik tersebut menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak, terutama komunitas pers dan lembaga penyiaran, mengenai arah revisi Undang-Undang Penyiaran.
Salah satu isu yang turut dibahas ialah berkembangnya pertanyaan di media sosial mengenai kemungkinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi aktivitas media sosial. Menurut Tedi, persoalan tersebut perlu didiskusikan agar pemahaman mengenai arah revisi regulasi dan kewenangan pengawasan menjadi lebih jelas.
Diskusi menghadirkan Komisioner KPI Pusat Amin Shabana, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Juliana Kurniawati, serta praktisi hukum Ana Tasia Pase. Forum tersebut dipandu Halid Saifullah.
Melalui diskusi ini, KPID Bengkulu berharap masukan dari regulator, akademisi, praktisi hukum, dan komunitas pers dapat memperkaya pembahasan revisi UU Penyiaran, terutama dalam merespons perkembangan media digital sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi lembaga penyiaran di Indonesia.
