ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu membahas penyelesaian konflik dan sengketa agraria di Kabupaten Seluma sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dalam aksi peringatan Hari Tani Nasional 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, pemerintah daerah akan melibatkan berbagai pihak untuk membahas persoalan agraria sesuai kewenangan masing-masing, dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu hadir untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Berbagai persoalan agraria yang menjadi perhatian masyarakat akan dibahas bersama seluruh pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan rasa keadilan,” ujar Herwan.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Tindak Lanjut terhadap aksi HKTI Kabupaten Seluma di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (25/9). Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Deddy Ramdhani yang mewakili Bupati Seluma, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu Tentrem Prihatin, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Herwan mengatakan, persoalan agraria membutuhkan koordinasi lintas sektor karena berkaitan dengan kepastian penguasaan lahan, hak masyarakat dan aspek hukum.
“Penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama dan komitmen semua pihak. Pemerintah akan mengedepankan dialog, koordinasi, dan pendekatan yang konstruktif agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi Aliansi Rakyat Bersatu dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2026 pada 24 September. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan yang antara lain berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak petani, kepastian hukum atas penguasaan lahan dan penghentian praktik kriminalisasi terhadap masyarakat sektor agraria.
Sejumlah persoalan yang dibahas dalam rapat meliputi konflik dan sengketa agraria, evaluasi legalitas penguasaan lahan, perlindungan ruang hidup masyarakat serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan persoalan agraria di Provinsi Bengkulu.
Pemprov Bengkulu memastikan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait. Pemerintah daerah juga membuka ruang komunikasi untuk mencari penyelesaian atas persoalan agraria sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya agraria di Provinsi Bengkulu.
