ReportTimeNews, Bengkulu – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat integritas dan membenahi kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemprov menegaskan, hasil survei tidak boleh berhenti sebagai angka, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut SPI 2025 di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (8/9). Rapat turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Denni.
Menurut Nandar, SPI merupakan salah satu instrumen untuk melihat kondisi integritas di lingkungan pemerintahan. Karena itu, hasil survei harus menjadi cermin bagi setiap perangkat daerah untuk mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki sekaligus menentukan langkah pembenahan ke depan.
“Untuk seluruh kepala OPD dan yang ada di ruangan ini, jangan jadikan Survei Penilaian Integritas hanya sekadar formalitas. Hendaknya hasil survei ini menjadi cerminan dan bahan evaluasi kita agar ke depan bisa menjadi lebih baik,” tegas Nandar.
Ia meminta seluruh OPD menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi SPI 2025 secara serius, terukur, dan berkelanjutan. Sinergi antarperangkat daerah dinilai penting agar perbaikan tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan survei, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
“Kita rapat di sini untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025. Kita sudah mengetahui bersama hasil skornya. Oleh karena itu, saya berharap kita semua dapat bersinergi agar hasil SPI kita tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Nandar.
Sementara itu, Plt. Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, mengatakan Inspektorat bersama OPD terkait telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut. Salah satunya dengan menunjuk sekretaris pada masing-masing OPD sebagai person in charge (PIC) dalam proses pengumpulan data SPI.
“Langkah-langkah yang telah kami lakukan melalui kerja sama tim Inspektorat dan OPD terkait, salah satunya dengan menunjuk sekretaris di setiap OPD sebagai PIC. Ini untuk menunjang proses pengumpulan data SPI agar berjalan dengan baik, cepat, dan akurat,” jelas Denni.
Penunjukan PIC tersebut diharapkan membuat proses pengumpulan dan pemutakhiran data menjadi lebih terkoordinasi. Di saat yang sama, setiap OPD didorong memastikan rekomendasi SPI benar-benar ditindaklanjuti melalui perbaikan tata kelola dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pemprov Bengkulu menargetkan tindak lanjut SPI 2025 tidak berhenti pada rapat maupun pemenuhan dokumen administratif. Perbaikan integritas diharapkan menjadi proses berkelanjutan yang pada akhirnya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
