ReportTimeNews, Bengkulu – Perlindungan sosial bagi pekerja tidak cukup hanya menghadirkan rasa aman. Lebih dari itu, perlindungan diharapkan mampu membuka jalan bagi penerima manfaat untuk bangkit, mengembangkan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
Semangat tersebut mengemuka dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) yang digelar di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyambut positif program yang dinilai mampu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Khairil, program PEKA menjadi langkah konkret agar penerima manfaat tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko sosial ketenagakerjaan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui kegiatan ekonomi yang produktif.
Pemprov Bengkulu, kata Khairil, mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang terus mengembangkan berbagai program untuk memberikan perlindungan sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat pekerja.
“Kita berharap para penerima manfaat dapat memanfaatkan dukungan yang diberikan secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan peluang ekonomi baru,” ujar Khairil.
Ia berharap dukungan yang diberikan melalui PEKA dapat dimanfaatkan secara serius oleh penerima manfaat. Pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, dan pengelolaan ekonomi keluarga diharapkan menjadi modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri.
Bagi pemerintah daerah, pemberdayaan ekonomi seperti ini memiliki arti strategis. Ketika penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu keluarga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Di sisi lain, Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi menyampaikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bengkulu menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bengkulu mencapai 72,36 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bengkulu tercatat mencapai 93,88 persen, juga berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 93,61 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan akses masyarakat Bengkulu terhadap layanan serta produk keuangan semakin baik,” ujar Ayu.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan ekonomi di daerah. Masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan lebih baik diharapkan semakin mampu memanfaatkan akses pembiayaan dan layanan keuangan secara bijak untuk mendukung kegiatan produktif.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, OJK, dan berbagai pemangku kepentingan pun diharapkan terus diperkuat. Program PEKA tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan menjadi pijakan bagi penerima manfaat untuk tumbuh dan berdiri di atas kemampuan ekonomi sendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan program bukan hanya diukur dari berapa banyak masyarakat yang menerima manfaat, tetapi dari seberapa banyak penerima manfaat yang mampu mengubah dukungan tersebut menjadi usaha, pendapatan, dan masa depan keluarga yang lebih mandiri.
