ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan langkah pembangunan daerah untuk 2027. Bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah menempatkan pemerataan, pemberdayaan masyarakat, penguatan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan sebagai agenda penting yang harus dikerjakan secara bersama-sama.
Arah pembangunan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Pemprov Bengkulu bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota yang dipimpin Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak, Selasa (18/8/2026). Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyatukan program sekaligus memastikan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah berjalan dalam satu arah.
Pembangunan Bengkulu 2027 mengusung tema “Akselerasi Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Infrastruktur, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta Pengembangan Daya Saing Daerah.”
Gubernur Helmi Hasan mengatakan, sinergi antarpemerintah menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Terlebih, terdapat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan lintas wilayah dan lintas sektor.
Enam isu utama menjadi perhatian dalam penyusunan pembangunan 2027, yakni tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, ekonomi dan daya saing, infrastruktur dan konektivitas, lingkungan dan kebencanaan, serta pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.
Dari berbagai persoalan tersebut, Pemprov Bengkulu merumuskan tujuh prioritas pembangunan. Fokusnya meliputi tata kelola pemerintahan yang bersih, harmoni lingkungan, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan akses masyarakat madani, pengembangan ekonomi rakyat melalui hilirisasi, kemandirian pangan, serta pengembangan wisata hijau.
Menurut Helmi, koordinasi tersebut penting agar program prioritas pemerintah pusat dapat dikawal bersama hingga ke tingkat daerah. Begitu pula program yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu harus mendapatkan dukungan pemerintah kabupaten/kota.
“Koordinasi ini diperlukan karena ada program prioritas pemerintah pusat yang harus mendapat pengawalan ketat dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Begitu juga program pemerintah provinsi melalui APBD provinsi yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota,” kata Helmi.
Di sisi lain, Pemprov Bengkulu juga membuka ruang bagi usulan kabupaten/kota agar kebutuhan masyarakat di tingkat bawah dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan provinsi.
Semangat pemerataan itu turut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang akan menyasar seluruh kabupaten/kota. Salah satunya melalui Komite Bersama Sosial Bersatu (KBSB) Bengkulu yang menyiapkan program fisik dan nonfisik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Program tersebut mencakup pembangunan sumur bor di desa yang mengalami keterbatasan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sekolah dan madrasah, pembangunan fasilitas MCK dan jambanisasi, rehabilitasi rumah ibadah, hingga pemasangan kincir pembangkit listrik mikrohidro di wilayah yang memiliki potensi sumber daya air namun belum terjangkau listrik.
Sementara itu, Pemprov Bengkulu juga mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi dan penurunan angka pengangguran. Atas capaian tersebut, Provinsi Bengkulu menerima penghargaan nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI yang diserahkan di Palembang pada 26 April 2026.
Penghargaan tersebut turut membawa dukungan dana pemerintah sebesar Rp6 miliar yang akan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Semarak Merah Putih di 12 titik yang tersebar pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Helmi Hasan menyebut Semarak Merah Putih bukan hanya menjadi agenda hiburan masyarakat. Kegiatan ini juga diarahkan menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Rangkaian kegiatan akan dimulai di Kabupaten Kaur pada Kamis (20/8/2026) dan berlangsung selama 10 hari. Beragam kegiatan seni dan budaya akan digelar, disertai ruang bagi pelaku UMKM untuk berjualan serta kehadiran sejumlah artis nasional.
“Event Semarak Merah Putih akan digelar perdana di Kabupaten Kaur mulai Kamis, 20 Agustus, dan akan berlangsung selama sepuluh hari. Ada artis nasional dan banyak kegiatan, mulai dari seni budaya. UMKM juga disediakan tempat untuk berjualan,” ujar Helmi.
Setelah Kaur, kegiatan akan dilanjutkan secara bergilir di kabupaten dan kota lainnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap momentum tersebut tidak hanya memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Dengan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan Bengkulu 2027 diharapkan tidak berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, pembangunan diarahkan agar manfaatnya benar-benar terasa hingga ke masyarakat paling bawah—melalui infrastruktur yang lebih baik, kesempatan ekonomi yang lebih luas, pelayanan publik yang semakin kuat, serta pengurangan kemiskinan yang dilakukan secara nyata dan berkelanjutan.
