ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan dua skenario dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yakni menggunakan pinjaman daerah atau mengandalkan kemampuan keuangan yang tersedia. Jika pinjaman direalisasikan, belanja infrastruktur dan belanja modal diproyeksikan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, kedua skenario tersebut telah disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadi bahan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.
“Kalau kita tidak meminjam, KUA-PPAS kita seperti ini. Kalau kita meminjam, skenarionya juga sudah kita siapkan. Dengan mekanisme pinjaman, belanja infrastruktur atau belanja modal kita bisa mencapai sekitar Rp1 triliun. Tetapi kalau tidak menggunakan pinjaman, tentu akan berkurang,” kata Herwan saat memimpin rapat koordinasi TAPD di ruang kerjanya, Kamis (8/10).
Rapat tersebut membahas kembali rancangan KUA-PPAS yang sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu, termasuk rencana pinjaman daerah melalui Bank Jabar Banten (BJB) sebagai salah satu opsi pembiayaan pembangunan.
Herwan menegaskan, rencana pinjaman tersebut masih berupa usulan pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD. Keputusan mengenai penggunaannya akan ditentukan melalui proses pembahasan anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
“Sudah kita sampaikan dan sudah kita surati dewan. Ini namanya usulan, tetap kita usulkan. Selanjutnya tinggal pembahasan di Banggar dan nanti tentu akan ada kesimpulan,” ujarnya.
Menurut Herwan, TAPD dan Banggar DPRD akan terus berkoordinasi untuk membahas berbagai kemungkinan pembiayaan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembahasan tersebut juga diperlukan untuk menentukan prioritas belanja apabila pinjaman tidak direalisasikan.
Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Baperida, Kepala BKAD, Kepala Bapenda, serta Asisten III Bidang Administrasi Umum.
Herwan menegaskan, pemerintah daerah bersama DPRD akan mencari pilihan terbaik melalui pembahasan bersama sebelum mengambil kesimpulan terkait rencana pinjaman dan alokasi anggaran pembangunan.
