ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menghadapi beban kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 hingga 2024 yang mencapai sekitar Rp254,51 miliar. Kewajiban tersebut menjadi salah satu tantangan fiskal yang harus diselesaikan di tengah keterbatasan ruang anggaran dan kebijakan efisiensi.
Berdasarkan data rekapitulasi utang DBH 2023 hingga 2026, kewajiban tersebut berasal dari periode pemerintahan sebelumnya dan kini menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan untuk diselesaikan.
Tekanan fiskal semakin terasa pada 2025. Dari total anggaran DBH sekitar Rp189,22 miliar, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp57,14 miliar untuk pembayaran utang DBH tahun sebelumnya, sementara sekitar Rp122,48 miliar digunakan untuk memenuhi kewajiban tahun berjalan.
Skema tersebut membuat sebagian anggaran DBH 2025 harus diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban masa lalu. Kondisi ini secara tidak langsung mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Tetap Jalankan Program Prioritas
Meski ruang fiskal menghadapi tekanan, Pemprov Bengkulu tetap berupaya mempertahankan sejumlah program yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pada 2025, program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan di 9 kabupaten dan 1 kota, program ambulans gratis untuk seluruh desa, jaminan kesehatan masyarakat gratis, serta bantuan kendaraan arm roll dan bak arm roll bagi kabupaten/kota.
Berdasarkan data yang dihimpun, total alokasi untuk berbagai program prioritas tersebut pada 2025 mencapai sekitar Rp691,83 miliar. Porsi terbesar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, termasuk program pengaktifan Gedung Fatmawati RSUD M. Yunus Bengkulu.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, komitmen terhadap program prioritas tersebut juga berlanjut pada 2026. Pemprov Bengkulu mengalokasikan sekitar Rp439,22 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan, Rp38,64 miliar untuk program ambulans gratis seluruh desa, serta Rp44,25 miliar untuk program jaminan kesehatan masyarakat gratis.
“Dengan demikian, total alokasi untuk tiga program prioritas tersebut pada 2026 mencapai sekitar Rp522,12 miliar,” ujarnya.
Helmi menyebutkan, data tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi Pemprov Bengkulu dalam mengelola anggaran. Di satu sisi, pemerintah harus menyelesaikan kewajiban DBH dari tahun sebelumnya dan memenuhi pembayaran tahun berjalan. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat tetap harus dipenuhi.
Terlebih di tengah kondisi tersebut, pengelolaan ruang fiskal menjadi semakin penting agar penyelesaian kewajiban daerah dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Bengkulu.
