 |
| Foto : Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas kepada Menko PMK. |
ReportTimeNews, Jakarta – Dalam rapat konsultasi antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Gedung DPD RI, Senin (20/5), Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dan dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Destita menyoroti masih terbatasnya akses beasiswa untuk siswa-siswi di bawah naungan Kementerian Agama. Ia berharap program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diperluas jangkauannya agar mencakup madrasah.
“Ketika kami turun ke lapangan, banyak sekolah di bawah Kementerian Agama yang bertanya apakah mereka juga bisa mendapat beasiswa seperti PIP atau KIP. Kami harap ini bisa dipertimbangkan agar DPD juga bisa membantu penyalurannya,” ungkapnya.
Senator Destita juga memberi perhatian khusus pada pentingnya dukungan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Ia mengungkapkan bahwa di Provinsi Bengkulu, jumlah penyandang disabilitas yang mengenyam pendidikan tinggi masih sangat minim, padahal formasi CPNS dan PPPK bagi kelompok ini telah tersedia.
“Formasi untuk disabilitas ada, tapi sulit terisi karena mereka tidak sempat menempuh pendidikan tinggi. Jika bisa diberikan prioritas beasiswa bagi penyandang disabilitas, baik di jenjang dasar hingga perguruan tinggi, maka ke depannya mereka bisa ikut berkompetisi di dunia kerja, termasuk sebagai ASN,” tegasnya.
Selain isu pendidikan, Destita juga meminta transparansi terkait rencana pembangunan rumah sakit tipe D menjadi tipe C di seluruh Indonesia hingga tahun 2026. Ia berharap Provinsi Bengkulu bisa masuk dalam daftar prioritas pada tahun-tahun mendatang jika belum termasuk dalam target awal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menko PMK Pratikno menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari DPD RI untuk menghasilkan kebijakan yang lebih mikro dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya penguatan data dan perencanaan yang berbasis kebutuhan daerah.
“Kemenko PMK akan terus memantau informasi dari DPD. Masukan ini akan sangat berharga untuk menyusun kebijakan pembangunan manusia yang lebih inklusif dan efisien,” ujar Pratikno.
