Foto : Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menerima kunjungan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati di Ruang Garuda, Balai Raya Semarak.
ReportTimeNews, Bengkulu –
Guna membahas langkah-langkah strategis dalam mengatasi dan mencegah kembali
terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Bengkulu, Gubernur
Bengkulu, Helmi Hasan, menerima kunjungan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati di Ruang Garuda, Balai Raya Semarak,
Rabu (4/6).
Dalam pertemuan tersebut,
Gubernur Bengkulu menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat agar persoalan distribusi energi tidak kembali mengganggu
aktivitas masyarakat.
“Kita berharap kejadian
kelangkaan BBM yang sempat terjadi kemarin tidak terulang kembali. Karena itu,
kita akan terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan BPH
Migas dan pihak terkait lainnya,” ujar Gubernur.
Ia juga menyampaikan bahwa
saat ini distribusi BBM telah kembali normal setelah sejumlah langkah darurat
dilakukan, hingga langkah melakukan pembatasan pembelian, dan menambah pasokan
dari daerah lain seperti lubuk linggau Sumsel, Teluk Kabung Sumatera Barat,
hingga Lampung.
Alhamdulillah, kondisi
sudah kembali terkendali. Pintu alur pelabuhan juga sudah mulai dilakukan
pengerukan. Bahkan Wakil Presiden RI, Pak Gibran, juga sudah meninjau langsung
dan menginstruksikan percepatan penanganan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPH
Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya telah turun langsung ke lapangan
untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat dan lancar. Ia juga menekankan
pentingnya sistem mitigasi yang tanggap terhadap segala bentuk gangguan
distribusi energi.
“Kami optimis proses
pengerukan akan segera selesai dan distribusi BBM dapat kembali stabil. Ke
depan, koordinasi harus lebih kuat. Bila ada kendala sekecil apa pun, harus
segera dikoordinasikan agar tidak menjadi masalah besar seperti kemarin
(kelangkaan BBM),” ungkap Erika.
Ia juga menyebutkan bahwa
BPH Migas siap menjalin kerja sama lebih erat dengan Pemerintah Provinsi
Bengkulu dalam pengawasan dan pengaturan distribusi BBM, guna memastikan
kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan.
“Kejadian ini menjadi
pelajaran penting bagi semua pihak. Kami berkomitmen untuk memperkuat sistem
distribusi agar masyarakat tidak dirugikan,” tutupnya
Kelangkaan BBM yang sempat
terjadi beberapa waktu lalu berdampak luas, termasuk kerugian operasional bagi
Pertamina yang ditaksir mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hari, serta
terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di Pulau Enggano yang
terdampak karena layanan kapal Ferry Pulo Tello tidak dapat beroperasi.
