 |
| Anggota Komite III DPD RI asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyerukan pemerintah untuk bijak dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pernyataan ini disampaikan saat Sidang Paripurna ke-VIII masa sidang II Tahun 2024-2025 di Jakarta, Selasa (19/11/2024). |
Jakarta – Anggota Komite III DPD RI asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyerukan pemerintah untuk bijak dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang. Pernyataan ini disampaikan saat Sidang Paripurna ke-VIII masa sidang II Tahun 2024-2025 di Jakarta, Selasa (19/11/2024). Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat penting agar kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar memberikan dampak nyata kepada masyarakat.
Destita menekankan bahwa pelaksanaan undang-undang sering kali menghadapi kendala di lapangan, baik karena minimnya pengawasan maupun ketidakpatuhan instansi terkait.
“Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan substansi undang-undang hanya akan menciptakan ketidakadilan dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi, beberapa kebijakan yang telah disahkan sering kali menemui tantangan teknis yang membutuhkan penyesuaian di lapangan.
Menurut Destita, pengawasan yang lebih bijak juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat dalam memantau kebijakan. “Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bagian dari kontrol sosial yang memperkuat akuntabilitas pemerintah,” tambahnya.
Destita berharap DPD RI dapat terus mengawal pelaksanaan undang-undang di berbagai sektor, termasuk tata kelola pemerintahan, agraria, dan sosial. “Rekomendasi yang kami sampaikan diharapkan menjadi masukan strategis untuk pemerintah pusat maupun daerah,” tutupnya.
Adapun pada Sidang Paripurna ke-VIII masa sidang II Tahun 2024-2025 DPD RI, yang dipimpin Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin dari Provinsi Bengkulu, salah satu agendanya adalah menyampaikan laporan kegiatan masa reses 29 Oktober hingga 17 November 2024.
Laporan hasil reses ini mencakup masukan dari Komite I, II, III, dan IV DPD RI. Destita berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Bengkulu dan Indonesia pada umumnya.
