ReporTimeNews, Bengkulu – Sejumlah orang tua dan siswa yang dikeluarkan dari SMA Negeri 5 Bengkulu mendatangi Sekretariat Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM., untuk menyampaikan keluhan terkait dugaan maladministrasi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Mereka mengaku menjadi korban dari sistem yang tidak transparan dan diduga sarat permainan kuota.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa anaknya, yang telah bersekolah selama beberapa waktu di SMA 5, tiba-tiba dinyatakan tidak terdaftar di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Ia menyebut ada sejumlah siswa lain yang juga mengalami nasib serupa.
“Anak-anak ini sudah belajar seperti biasa, tapi tiba-tiba dinyatakan tidak dapat Dapodik saat menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah. Padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Kita meminta hak agar anak kami tetap sekolah di SMA 5,” ujarnya.
Wali murid ini juga menyoroti ketidaktransparanan data dari pihak sekolah. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh data jumlah siswa dari Ombudsman, bukan dari sekolah langsung. Karenanya Ia meminta agar sekolah menambah kuota rombongan belajar mengingat masih ada semangat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan di SMA 5.
“Waktu kami minta data siswa yang diterima, tidak pernah diberikan. Justru kami dapat dari Ombudsman. Itu pun terungkap adanya data siswa yang tidak pernah belajar tapi masuk, bahkan siswa cadangan juga dimasukkan. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” katanya.
Senator Destita yang menerima langsung para orang tua dan siswa tersebut, menyampaikan bahwa telah menerima berbagai laporan dugaan ketidakwajaran dalam proses SPMB ini.
“Anak-anak yang dinyatakan tidak mendapat Dapodik, sebenarnya mendaftar secara resmi melalui jalur yang tersedia. Tapi tiba-tiba disuruh cari sekolah baru, padahal sudah belajar dan memenuhi syarat,” kata Destita.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan dari orang tua, soal pengunduran jadwal pengumuman penerimaan siswa baru yang tidak dilakukan secara resmi, serta ada perubahan mendadak yang membingungkan.
“Contohnya, pengumuman semula jam 5 sore, tiba-tiba mundur jadi tengah malam, kemudian mundur lagi ke tanggal 6. Ini menimbulkan spekulasi dan dugaan permainan kuota,” tambahnya.
Apoteker lulusan Universitas Indonesia itu turut prihatin atas dampak psikologis yang dirasakan oleh para siswa. Beberapa siswa bahkan disebut telah mengalami tekanan mental berat, hingga ada yang sampai mendatangi psikolog dan terlintas pikiran untuk mengakhiri hidupnya.
“Ada yang bilang temannya sampai berpikir bunuh diri. Bahkan tadi ada yang bilang orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan setelah stress memikirkan anaknya yang dikeluarkan dari sekolah,” ucapnya dengan nada prihatin.
Yang lebih ironi, dalam pelaksanan belajar mereka tidak mendapatkan kursi bahkan tidak menerima program makan bergizi gratis dengan alasan tak terdata dalam Dapodik.
Senator asal Kembang Mumpo Seluma itu juga sebelumnya telah berkoordinasi dengan Ombudsman Provinsi Bengkulu dan menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam waktu dekat. Ia meminta agar hasil LHP nantinya diumumkan secara publik agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.
“Kami minta pihak terkait, baik sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk bertindak dengan hati nurani dan integritas. Jangan korbankan masa depan anak-anak hanya karena permainan kuota,” tegasnya.
