ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka memperkuat pengelolaan pajak daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Riau pada Selasa (7/4/2026).
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, hadir bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kunjungan ini dimanfaatkan untuk mempelajari strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor-sektor unggulan di Provinsi Riau.
Fokus pembahasan mencakup penguatan kebijakan serta sistem pengawasan dalam pemungutan pajak sektor perkebunan dan minyak dan gas (migas), yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Riau, mencapai hampir Rp500 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara terencana dan terukur agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan.
“Pengelolaan pajak daerah membutuhkan kebijakan yang tepat serta pengawasan yang efektif agar potensi penerimaan dapat dioptimalkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, menjadi salah satu andalan Provinsi Riau dalam meningkatkan PAD. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memastikan proses pemungutan pajak berjalan maksimal dan berkelanjutan.
“Kami terus memperkuat kebijakan dan pengawasan, khususnya di sektor perkebunan, agar penerimaan daerah meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Mian menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola pajak daerah.
“Kami melihat Riau memiliki pengalaman yang baik dalam pengelolaan pajak, terutama di sektor perkebunan. Ini menjadi referensi penting bagi kami untuk meningkatkan pendapatan daerah di Bengkulu,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar di sektor kelapa sawit, baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
Mantan Bupati Bengkulu Utara ini berharap hasil diskusi tersebut dapat diadaptasi sesuai karakteristik daerah Bengkulu, sekaligus memperkuat sinergi antardaerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pajak secara berkelanjutan.
