ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan sinergi program pusat dan daerah. Hal tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Konsolidasi Daerah Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (2/3).
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Khairil Anwar menyampaikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu atas terselenggaranya agenda konsolidasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memastikan keterpaduan dan keselarasan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu.
“Melalui konsolidasi ini, kita ingin memastikan adanya keselarasan program antara pusat dan daerah, sehingga mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan,” ujar Khairil.
Khairil juga menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar memiliki kepedulian serta tanggung jawab yang sama dalam memajukan sektor pendidikan.
“Kita ingin seluruh kabupaten/kota memiliki kepedulian dan komitmen yang sama. Mari bersama-sama kita tingkatkan mutu pendidikan di Provinsi Bengkulu agar tidak tertinggal dari provinsi lain,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu, H. Sabura Soe’eod Putra, S.E., M.Si., menyampaikan harapannya agar kegiatan konsolidasi tersebut mampu melahirkan komitmen yang kuat dan selaras dalam mendukung kebijakan nasional.
“Harapan kami, melalui konsolidasi ini akan terbangun komitmen yang kuat dan selaras, sehingga apa yang menjadi Asta Cita Presiden dapat kita wujudkan bersama,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, turut disampaikan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pembangunan ZI-WBK merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan integritas instansi, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik guna memperkuat kepercayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI-WBK sebagai bentuk dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan, serta ditutup dengan sesi foto bersama.
