ReportTimeNews, Bengkulu : Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Pj. Sekretaris Daerah, Herwan Antoni, menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.15.14.2/3/DKTTRANS/08/2025 tentang Imbauan Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu ini diterbitkan untuk mempercepat perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Kebijakan tersebut sejalan dengan amanat regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang BPJS, Instruksi Presiden tentang optimalisasi program jaminan sosial, hingga Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.
Dalam edaran itu, OPD diminta memfasilitasi pembayaran premi jaminan sosial bagi pekerja rentan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Adapun pekerja rentan yang dimaksud antara lain:
- Asisten rumah tangga
- Pengasuh anak (babysitter)
- Penjaga kebun/ladang
- Petugas keamanan rumah
- Sopir
Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan meliputi sejumlah manfaat, di antaranya:
* Biaya pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis,
* Santunan tidak mampu bekerja hingga 100% upah selama 12 bulan pertama,
* Santunan kematian Rp42 juta, serta santunan meninggal akibat kecelakaan kerja hingga 48 kali upah,
* Santunan cacat hingga Rp56 juta,
* Beasiswa pendidikan maksimal Rp174 juta untuk dua anak,
* Layanan homecare maksimal Rp20 juta,
* Santunan biaya pemakaman Rp10 juta,
* Penggantian biaya transportasi darat, laut, dan udara sesuai ketentuan.
Besaran iuran ditetapkan Rp16.800 per bulan. Untuk periode September–Desember 2025, total iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp67.200.
Pendaftaran pekerja rentan dilakukan melalui pengumpulan data oleh masing-masing OPD, kemudian dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bengkulu. Implementasi dan evaluasi program akan dilaporkan secara berkala oleh pimpinan OPD.
Dengan terbitnya surat edaran ini, Pemprov Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional perlindungan pekerja rentan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah.
