ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mendirikan Sentra Komando di seluruh daerah sebagai langkah mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan melalui penguatan koordinasi berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bengkulu, Zamhir Setiawan, di ruang kerjanya, Senin (8/6). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni serta jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu.
Mian mengatakan pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan secara terintegrasi.
Menurutnya, Sentra Komando akan menjadi pusat pemutakhiran, pengelolaan, dan penyajian data kependudukan yang terhubung hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Di Provinsi Bengkulu, sistem tersebut akan mencakup 129 kecamatan serta 1.513 desa dan kelurahan sebagai basis pengumpulan data stunting dan kemiskinan.
“Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan Sentra Komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Mian.
Ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting dan kemiskinan juga berkaitan erat dengan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, penguatan layanan KB dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya.
Mian menambahkan, pembangunan yang dimulai dari desa menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Sentra Komando diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian program pembangunan yang efektif hingga ke tingkat paling bawah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah. Kebijakan tersebut merupakan langkah kolaboratif pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana secara nasional.
Menurut Zamhir, SKB Empat Menteri mengatur penguatan standar pelayanan, pengawasan, serta evaluasi program KB guna memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata kepada masyarakat.
Ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), terutama dalam percepatan penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
Dengan pembentukan Sentra Komando berbasis data hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan intervensi program penanganan stunting dan kemiskinan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
