ReportTimeNews, Rejang Lebong — Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan seluruh jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam kondisi mulus dan tuntas pada 2028 mendatang.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu Mian saat memimpin rapat terbatas bersama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Kantor Bupati Rejang Lebong, Senin (25/5).
Rapat tersebut membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Rejang Lebong dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Rejang Lebong Hendri Praja, Sekretaris Daerah Rejang Lebong, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Mian mengatakan pembangunan jalan di seluruh kabupaten harus dilakukan secara merata sesuai arahan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, pembangunan jalan pada 2026 hingga 2027 harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah provinsi membeda-bedakan pembangunan di setiap kabupaten. Semua menjadi satu kesatuan komitmen Pak Gubernur untuk mewujudkan jalan provinsi mulus pada 2028,” ujar Mian.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Rejang Lebong telah mulai dikerjakan sejak 2025 dan akan dilanjutkan hingga ditargetkan rampung pada 2027.
“InsyãAllah, proses awal pada 2025 di Kabupaten Rejang Lebong sudah banyak diintervensi, khususnya di Jalan Apur dan sejumlah titik lainnya. Penyelesaian pada 2027 nanti, insyãAllah kita tuntaskan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan di Rejang Lebong pada 2026 mencakup dua kegiatan utama.
Kegiatan tersebut yakni penanganan longsor ruas Beringin Tiga–Bengko serta peningkatan Jalan Curup–Air Dingin.
“Untuk kegiatan 2026, Jalan Curup–Air Dingin dianggarkan lebih dari Rp5 miliar. Kemudian penanganan longsor di ruas Beringin Tiga–Bengko sebesar Rp5 miliar dan saat ini sedang dalam proses lelang,” jelas Tejo.
Ia menambahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan saat ini juga mempertimbangkan kenaikan harga minyak industri yang berdampak pada biaya pekerjaan konstruksi.
Melalui percepatan pembangunan tersebut, Pemprov Bengkulu berharap konektivitas antarwilayah semakin baik dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
