ReportTimeNews, Bengkulu – Rahmad Widodo melaksanakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kecamatan Ratu Agung dan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Selasa (17/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Yayasan Al Fida Bengkulu itu dihadiri ratusan warga perwakilan dari dua kecamatan, serta menghadirkan narasumber dari Dinas PUPR dan pihak kecamatan setempat.
Rahmad Widodo dalam sambutannya, menyampaikan bahwa reses merupakan salah satu mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, selain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan usulan pembangunan di wilayahnya,” ujarnya.
Politisi PKS ini menjelaskan, mayoritas aspirasi yang disampaikan warga masih berkaitan dengan pembangunan fisik. Di antaranya peningkatan Jalan Merawan, Jalan Dempo, serta pembangunan pelapis tebing di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Menurut Rahmad, usulan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat dan telah dicatat oleh perwakilan Dinas PUPR yang hadir. Selanjutnya, seluruh aspirasi akan dimasukkan dalam laporan resmi hasil reses untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.
“Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada anggaran 2027 mendatang,” katanya.
Selain infrastruktur, warga juga menanyakan program bedah rumah. Rahmad menyebutkan, pada tahun anggaran 2026 telah dialokasikan dana sekitar Rp1,5 miliar untuk program tersebut bagi warga Kota Bengkulu.
Setiap unit rumah mendapat bantuan Rp20 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pembelian material dan Rp3 juta untuk upah tukang.
Ia menegaskan, penerima bantuan akan diprioritaskan bagi warga yang memenuhi kriteria, yakni memiliki status kepemilikan rumah yang jelas serta kondisi bangunan yang memang layak dibantu, seperti dinding masih papan dan lantai belum permanen.
“Semua usulan yang masuk akan kami perjuangkan, tentu dengan mempertimbangkan skala prioritas dan ketentuan yang berlaku,” tutupnya.
