ReportTimeNews, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah lahan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (5/2).
Penandatanganan NPHD ini turut disaksikan Inspektorat serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait penyesuaian kelembagaan akibat pemekaran kementerian yang berdampak pada penambahan instansi vertikal di daerah.
Gubernur Helmi Hasan menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembentukan kantor wilayah baru adalah ketersediaan lahan dan wilayah operasional. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki keterbatasan dalam penyediaan lahan dalam waktu singkat, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran strategis.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Langkah ini diambil agar pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan dirasakan secara langsung,” ujar Helmi Hasan.
Lebih lanjut, Helmi Hasan menjelaskan bahwa pemekaran wilayah dan kelembagaan pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Ia menyinggung sejarah Bengkulu yang sebelumnya merupakan bagian dari Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebelum akhirnya menjadi provinsi tersendiri dengan wilayah yang terus berkembang melalui pemekaran kabupaten dan kota.
Selain penguatan layanan imigrasi dan pemasyarakatan, Pemprov Bengkulu juga mendorong kolaborasi lintas pemerintahan dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya program Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Pemanfaatan lahan milik pemerintah, baik provinsi, kementerian, lembaga, maupun kabupaten/kota yang belum optimal, dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan. Provinsi Bengkulu sendiri disebut sebagai salah satu daerah yang bergerak cepat dalam mendukung program-program nasional tersebut.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Bengkulu berharap pembangunan infrastruktur kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
