Foto : rapat lanjutan percepatan pelaksanaan pengerukan alur dan pembangunan penahan abrasi Pelabuhan Pulau Baai, Selasa 07 Januari 2025.
ReportTimeNews, Bengkulu – Pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang kedalamannya berkisar diangka minus 2,9 Mean Low Water Spring (MLWS), dinilai harus segera dilakukan. Terlebih benang merah yang menghambat rencana pengerukan alur itu sudah terpecahkan.
Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt). Gubernur Bengkulu, Dr. E. H. Rosjonsyah diwawancarai usai rapat lanjutan percepatan pelaksanaan pengerukan alur dan pembangunan penahan abrasi Pelabuhan Pulau Baai, Selasa 07 Januari 2025.
Menurut Rosjonsyah, dalam rapat sudah sama-sama mengetahui benang merah, yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam realisasi rencana pengerukan alur.
Dimana benang merah itu, persoalan limbah berupa pasir, yang merupakan hasil pengerukan. Dengan itu terkait limbah tersebut, terdapat regulasi yang mengaturnya.
“Limbah itu tidak bisa dibuang sembarangan, dan tentu kalau dibuang jauh, coz yang dibutuhkan menjadi besar. Namun tetap ada peluang limbah itu bisa dibuang pada jarak yang dekat dengan alur,” kata Rosjonsyah.
Dalam rapat sambung Rosjonsyah, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan limbah bisa saja dibuang di samping alur, dan ini juga ada regulasinya.
Dengan itu tinggal lagi PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama Joint Venture Company (JVC), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu serta pihak terkait lainnya menyusun Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL.
“Seiring dengan itu Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan JVC berkoordinasi terkait anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pengerukan. Kita pada prinsipnya juga siap mendorong agar rencana pengerukan ini dapat segera terealisasi. Makanya tadi saat rapat kita meminta, agar diperoleh keputusan terkait pengerukan alur ini,” tegas Rosjonsyah.
Rosjonsyah menambahkan, kalaupun dalam rapat ini tidak ada keputusan, maka besar kemungkinan pihaknya bakal langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bahkan Presiden Prabowo Subianto. Mengingat keberadaan Pelabuhan Pulau Baai ini, merupakan salah satu gerbang ekonomi yang memiliki peran besar bagi pembangunan Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Regional Head 2 PT. Pelindo, Drajat Sulistyo menyatakan, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi terkait rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai ini.
“Koordinasi ini tentunya terkait berbagai hal, termasuk dari sisi komersialisasinya. Kalau pengerukan, tentu kita selaku BUP tetap melibatkan JVC atau asosiasi pengguna jasa pelabuhan dan pemerintah daerah,” sampai Drajat.
Lebih lanjut Drajat mengemukakan, langkah ini bertujuan agar semua pihak terlibat dan dapat merasakan keberadaan Pelabuhan Pulau Baai ini. Kemudian terkait kebutuhan biaya, semuanya masih bersifat tentatif.
“Karena dalam rapat masih ada perubahan-perubahan dalam pola pengerukannya nanti. Jadi kita masih harus melakukan perhitungan, dan pola pengerukan mana yang lebih efisien,” tutup Drajat.
