_page-0001.jpg)
.png)
 |
| Foto : Keterangan Rohidin ketika pendaftaran ke KPU Provinsi Bengkulu |
ReportTimeNews, Bengkulu - Calon Gubernur Bengkulu incumbent, Rohidin Mersyah, menanggapi polemik yang disuarakan oleh Tim Hukum Helmi-Mian terkait Putusan MK No 2/PUU-XXI/2023, Putusan MK No 22/PPU/VII/2009, dan Putusan MK No 67/PPU-XVIII/2020.
Menurut Rohidin, isu ini sering digunakan oleh pihak lawan sebagai upaya untuk melemahkan posisi politiknya, yang menurutnya adalah langkah yang tidak elegan.
Rohidin mengajak semua pihak untuk bertarung dengan cara yang fair di atas panggung demokrasi.
"Tidak mungkin saya mencalonkan diri dan diusung oleh partai besar tanpa memastikan bahwa saya memenuhi semua persyaratan. Saya bukan baru pertama kali mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kami telah memastikan, bersama konsultan hukum kami dan semua pemangku kepentingan, bahwa kami adalah calon yang memenuhi syarat," jelas Rohidin pada Senin, (2/9/2024).
Ia juga menegaskan bahwa perhitungan masa jabatan dimulai sejak pelantikan, dan aturan tersebut sudah jelas serta diatur dengan baik oleh PKPU sesuai dengan putusan MK.
Rohidin menyayangkan pihak-pihak yang terus menggunakan isu ini sebagai alat politik untuk melemahkan posisinya.
"Saya pesankan kepada seluruh masyarakat Bengkulu, relawan, dan pendukung, bahwa ini hanyalah gimik politik dari lawan yang seolah-olah kekurangan bahan untuk mencari kelemahan. Hal ini sangat tidak mencerminkan nilai demokrasi," tegasnya.
Rohidin juga menambahkan, dugaan sikap mau menang dalam sebuah pertandingan tapi tidak mau masuk dalam gelanggang—mau menang tanpa bertanding adalah satu hal yang sangat naif. Oleh karena itu dirinya mengingatkan bahwa ada 16 daerah lain dengan posisi serupa, namun di tempat lain semuanya berjalan damai dan menjunjung tinggi nilai demokrasi. Hanya di Provinsi Bengkulu saja yang terus berpolemik seperti ini. Dengan itu masyarakat Bengkulu bisa menilai sendiri bahwa keputusan kami sudah sesuai dengan undang-undang.
"Membangun demokrasi yang sehat harus didasari oleh integritas dan kejujuran, bukan dengan mencari celah untuk menyerang lawan politik secara tidak fair. Ayo kita bertarung dengan elegan, bukan dengan cara-cara yang mencederai demokrasi," pungkasnya.
Sementara itu, Bawaslu RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam menangani isu-isu hukum terkait pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota pada Pilkada 2024.
Pada poin 2.2.2. Surat ini menegaskan bahwa masa jabatan pelaksana tugas (Plt) Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur oleh Pasal 19 huruf c PKPU Pencalonan.
Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa masa jabatan yang telah dijalani oleh seorang Plt tidak dapat dihitung untuk menentukan apakah mereka telah menjalani setengah atau lebih dari masa jabatan tersebut.
Penghitungan masa jabatan seorang kepala daerah dihitung sejak pelantikan resmi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan.
Surat edaran ini memberikan kepastian hukum bagi para calon kepala daerah dan juga bagi badan pengawas pemilu dalam menjalankan tugas pengawasannya, terutama terkait dengan masa jabatan yang menjadi isu penting dalam proses pencalonan.
Secara terpisah, Muspani, Tim Hukum Helmi-Mian mengingatkan pencalonan Rohidin Mersyah dan Gusnan Mulyadi sebagai kepala daerah Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Selatan pada Pilkada 2024 dinilai tak memenuhi syarat dan ketentuan karena dua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut .
Dengan itu pihaknya mengingatkan KPU supaya mengikuti aturan-aturan yang ada
Terlebih KPU melalui Peraturan KPU No 8 2024 pasal 19 tentang Pilkada dinilai telah mengangkangi MK. Ia pun minta KPU merevisi PKPU ini.
"KPU daerah agar mengindahkan putusan ini. Jika tidak pihaknya akan melaporkan pencalonan ini KPU dan ke DKPP. Menang juga pasti tidak dilantik. Maka kami mengingatkan pencalonan ini, ikuti aturan yang ada. Kami akan menunggu 10 hari kerja, apabila tak diindahkan akan kami laporkan ke DKPP," kata dia.
Lanjut Muspani, MK telah mencabut beberapa norma tentang pilkada dan meniadakan istilah Penjabat/Pelaksana Tugas (Plt) atau dan menyamakan dengan definitif. Mk menghitung masa kerja kepala daerah dihitung sejak menjalankan tugas sebagai.
"Penjabat atau Plt itu tidak ada pelantikan, demi hukum agar KPU segera mengembalikan PKPU ke putusan MK. Untuk itu kami memberikan peringatan keras untuk segera mencabut PKPU dan jika KPU tidak mengindahkan maka akan kami laporkan ke DPKP,” tegas Muspani.
