_page-0001.jpg)
.png)
ReportTimeNews, Bengkulu - Terkait aksi unjuk rasa warga di Kantor Gubernur pada hari Selasa 24 September 2024, PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu merupakan Badan Usaha milik Negara yang taat akan hukum yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik GCG(Good Corporate Governance).
PT. Pelindo melalui General Manager S. Joko menegaskan, bahwa lahan antara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan PT Pertamina Patra Niaga tersebut, sah milik PT. Pelindo.
“Itu disahkan melalui sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1 tahun 1979, yang diperbarui dengan Nomor : 00002 tanggal 09
Desember 2009 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu,” ungkap Joko.
Sebagai informasi, lanjut Joko, bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi proses gugatan di Pengadilan dengan objek lahan yang sama, gugatan pertama terkait penyerobotan lahan pada tahun 2022.
Dimana gugatan tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 29 September 2022, dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 23 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht), berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 Desember 2022 yang menyatakan, sah secara hukum bahwa PT. Pelabuhan Indonesia adalah pemilik atas bidang tanah dengan luas seluruhnya 11.804.200 M2 tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
“PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu akan terus berupaya untuk mengamankan aset lahan Negara agar dapat dikelola dengan baik, untuk kepentingan perkembangan dan kemajuan perekonomian Provinsi Bengkulu,” tegas Joko.
Ia mengharapkan dukungan semua pihak untuk dapat terus melindungi dan memajukan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
“Pelindo mengusung visi menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia dan misi mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektifitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Joko.
