ReportTimeNews, Bengkulu –
Polemik sampah di Kota Bengkulu terus menjadi perhatian serius, termasuk dari
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sri Astuti, , yang saat menerima aspirasi warga
Kota dari hasil reses di Aula DPW PKS Provinsi Bengkulu.
Politisi perempuan PKS ini
menilai bahwa kebijakan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan kebersihan belum
tepat, jika fasilitas penunjang, seperti bak sampah nya masih minim. Bahkan banyak
masyarakat yang mengeluhkan pengelolaan sampah yang kurang optimal. Hal ini
menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait sampah belum
berjalan dengan baik. Makanya menurut Anggota DPRD Provinsi dari daerah
pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini, meminta Dinas terkait pun diharapkan dapat
lebih serius dalam melakukan sosialisasi aturan tersebut, meskipun di sisi
lain, anggaran untuk kegiatan tersebut masih belum tersedia.
“Kalau langsung memberikan
sanksi tanpa ada fasilitas yang mendukung, tentu akan menyulitkan masyarakat.
Untuk itu harus ada solusi yang lebih baik, misalnya dengan menambah tempat
sampah dan meningkatkan sosialisasi terlebih dahulu,” katanya pada Rabu,
(27/2/2029).
Lebih lanjut Sri juga
menyoroti bahwa upaya pengelolaan sampah selama ini masih dilakukan oleh
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan ketua RW, tetapi tidak berjalan efektif.
Salah satu kendalanya
adalah banyaknya jenis sampah yang belum terkelola dengan baik, terutama sampah
besar yang sering dibuang sembarangan.
“Diharapkan adanya kerja
sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mencari solusi
terbaik, agar Bengkulu lebih bersih dan nyaman,” pungkasnya.
